Dosir Paket · No. 62249435

Pengadaan Pembangunan Fasilitas Masyarakat Desa Untuk Pemenuhan Hak Dasar pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 335.000.000 (335.0Jt) APBN - RUPIAH MURNI (A)
Potensi pemborosan Rp 335.0Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 97% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kementerian Hak Asasi Manusia · K/L
Satker
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN IDP
Lokasi
Sulawesi Selatan, Makassar (Kota)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
Pengadaan Langsung
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBN - RUPIAH MURNI (A)
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
( 10, PKT, @ 33500000 )
Uraian pekerjaan
1. Pembangunan Fasilitas Masyarakat Desa Untuk Pemenuhan Hak Dasar ( 10, PKT, @ 33500000 );
Spesifikasi
Sewa Gedung/Bangunan untuk Desa Sadar HAM
Alasan indikator
Terdapat ketidaksesuaian yang kuat antara uraian pengadaan pembangunan fasilitas masyarakat desa dan spesifikasi yang justru menyebut sewa gedung/bangunan. Dalam konteks pengadaan barang oleh kantor wilayah, formulasi ini mengindikasikan belanja yang berpotensi tidak relevan atau salah sasaran terhadap tujuan pemenuhan hak dasar, sehingga seluruh nilai patut dicermati sebagai potensi pemborosan.