Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Ringkasan paket

Instansi: Kab. Probolinggo · Pemkab/Pemkot
Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat
Lokasi: Jawa Timur, Probolinggo (Kab.)
Jenis pengadaan: Barang
Metode: E-Purchasing
Pemilihan: January 2026
Sumber dana: APBD
Tahun dataset: 2026

Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity: Tinggi
Skor risiko: 5
Indikator aktif: 1
Potensi anomali: Ya
Outlier benchmark: Ya
Cakupan wilayah: 1 wilayah
UMKM: Ya
Lokasi kerja: Dalam negeri
Volume pekerjaan: 802 Kotak + 40 Paket
Uraian pekerjaan: * Belanja konsumsi Nasi Kotak / berkat warga Keg. Ziarah Makam Kyai Joyolelono Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Nasi Kotak, 151 Kotak x Rp. 30.000,- = Rp. 4.530.000,- * Belanja konsumsi Nasi Kotak / berkat warga Keg. Ziarah Makam Kyai Ronggo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Nasi Kotak, 250 Kotak X Rp. 30.000,- = Rp. 7.500.000,- * Belanja konsumsi nasi Tumpeng Kegiatan Tasyakuran Hari Jadi Kab. Probolinggo Tahun 2026 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Nasi Tumpeng (20 Orang), 20 Paket x Rp.350.000,- = Rp.7.000.000,- * Belanja konsumsi Nasi Tumpeng VIP Keg. Ziarah Makam Kyai Ronggo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Nasi Tumpeng (20 Orang), 20 Paket x Rp.350.000,- = Rp. 7.000.000,- * Belanja konsumsi Snack Kotak / berkat warga Keg. Ziarah Makam Kyai Joyolelono Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -Snack (Kotak), 151Kotak x Rp.15.000,- = Rp. 2.265.000,- *Belanja konsumsi Snack Kotak / berkat warga Keg. Ziarah Makam Kyai Ronggo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) "Snack (Kotak), 250 Kotak x Rp. 15.000,- = Rp. 3.750.000,-
Spesifikasi: - Nasi Kotak, spesifikasi : (-), - snack kotak, spesifikasi ; (-), - Nasi Tumpeng, spesifikasi : (-)
Alasan indikator: Terdapat indikasi penggunaan anggaran belanja konsumsi untuk kegiatan seremonial/ziarah dan penyediaan nasi tumpeng termasuk kategori VIP yang kurang selaras dengan prinsip efisiensi belanja publik. Komponen tumpeng reguler dan VIP bernilai signifikan serta tampak lebih bersifat seremoni daripada kebutuhan utama layanan pemerintahan.