Dosir Paket · No. 62616369

Belanja Keperluan Perkantoran , Keperluan Pokok Pegawai , Peralatan dan Bahan Habis Pakai Jasa Alih Daya , Pengelolaan Limbah Medis , Plakat Cinderamata Menteri , Plakat Cinderamata Wakil Menteri , Plakat Cinderamata Sekretaris Jenderal

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 5.009.600.000 (5.0M) APBN - RUPIAH MURNI (A)
Potensi pemborosan Rp 800.0Jt 1 indikator aktif
Severity Sangat tinggi 6 skor risiko
Benchmark 98% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kementerian Hak Asasi Manusia · K/L
Satker
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HAM
Lokasi
DKI Jakarta, Jakarta Selatan (Kota)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBN - RUPIAH MURNI (A)
Tahun dataset
2026
Severity Sangat tinggi6 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Sangat tinggi
Skor risiko
6
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
1. Keperluan Pokok Pegawai ( 780, ORG, @ 1520000 ); 2. Peralatan dan Bahan Habis Pakai Jasa Alih Daya ( 1, THN, @ 3000000000 ); 3. Pengelolaan Limbah Medis ( 12, BLN, @ 2000000 ); 4. Plakat Cinderamata Menteri ( 1, THN, @ 350000000 ); 5. Plakat Cinderamata Wakil Menteri ( 1, THN, @ 250000000 ); 6. Plakat Cinderamata Sekretaris Jenderal ( 1, THN, @ 200000000 );
Spesifikasi
1. Keperluan Pokok Pegawai ( 780, ORG, @ 1520000 ); 2. Peralatan dan Bahan Habis Pakai Jasa Alih Daya ( 1, THN, @ 3000000000 ); 3. Pengelolaan Limbah Medis ( 12, BLN, @ 2000000 ); 4. Plakat Cinderamata Menteri ( 1, THN, @ 350000000 ); 5. Plakat Cinderamata Wakil Menteri ( 1, THN, @ 250000000 ); 6. Plakat Cinderamata Sekretaris Jenderal ( 1, THN, @ 200000000 );
Alasan indikator
Anggaran plakat cinderamata untuk pimpinan sangat besar secara absolut dan sulit dibenarkan sebagai kebutuhan prioritas perkantoran. Alokasi tahunan Rp350 juta, Rp250 juta, dan Rp200 juta untuk plakat cinderamata menimbulkan indikasi kuat penggunaan dana publik yang berlebihan dan berpotensi memicu kecemburuan sosial.