Dosir Paket · No. 62668871

Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas Kepala BNPT dan Pejabat Eselon I

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 3.504.000.000 (3.5M) APBN - RUPIAH MURNI (A)
Potensi pemborosan Rp 3.5M 1 indikator aktif
Severity Sangat tinggi 6 skor risiko
Benchmark 98% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme · K/L
Satker
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Lokasi
Jawa Barat, Bogor (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
December 2025
Sumber dana
APBN - RUPIAH MURNI (A)
Tahun dataset
2026
Severity Sangat tinggi6 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Sangat tinggi
Skor risiko
6
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
satu paket
Uraian pekerjaan
Ruang Lingkup pekerjaan pengadaan sewa kendaraan dinas Kepala BNPT dan Pejabat Eselon I tahun 2026 adalah di antaranya: 1. Penyediaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa; 2. Penyediaan kendaraan bagi: a. Kepala BNPT berupa 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser, tipe VX-R, tahun pembuatan minimal tahun 2023; b. Pejabat Eselon I berupa 4 (empat) unit Toyota Camry, tipe 2.5 V, tahun pembuatan minimal tahun 2023. 3. Pemeliharaan kendaraan selama masa sewa, termasuk: a. Servis berkala; b. Perbaikan kerusakan; c. Penggantian suku cadang; d. Asuransi kendaraan. 4. Penyediaan kendaraan pengganti apabila kendaraan utama mengalami gangguan operasional.
Spesifikasi
Toyota Land Cruiser Tipe VX-R 1 Unit Toyota Toyota Camry Type 2.5 V 4 Unit
Alasan indikator
Pengadaan sewa kendaraan dinas untuk pimpinan dengan spesifikasi sangat mewah, termasuk 1 unit Toyota Land Cruiser VX-R dan 4 unit Toyota Camry 2.5 V, menimbulkan indikasi kuat penggunaan anggaran yang berlebihan dan berpotensi memicu kecemburuan sosial. Dari judul, spesifikasi, dan nilai anggaran, kebutuhan ini tampak tidak hemat dan tidak proporsional untuk dibiayai melalui dana publik.