Dosir Paket · No. 62992585

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 537.700.000 (537.7Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 537.7Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 98% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Mempawah · Pemkab/Pemkot
Satker
Dinas Komunikasi dan Informatika
Lokasi
Kalimantan Barat, Mempawah (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
Dikecualikan
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Langganan Halaman Jurnalis.com; Langganan Advetorial Tribun Pontianak; Langganan Halaman Tribun Pontianak; Yo Kalbar; Langganan Halaman Pena Mempawah; Langganan Halaman Pontianak Post; Langganan Halaman SuaraKalbar.com; Langganan Halaman Mempawah New; Langganan Hallo Mempawah; Langganan Halaman LensaKalbar.com; Langganan Halaman Jurnal Galaherang; Langganan Galeri/Liputan Khusus Pontianak Post; Langganan Halaman Depan Pontianak Post; Liputan PON TV; Liputan RUAI TV; Langganan Halaman Asaroloka; Liputan KOMPAS TV; Langganan Halaman Harian Berkat; Langganan Halaman InsidePontianak.com; Langganan Halaman Suara Pemred; Liputan TVRI;
Spesifikasi
Media Online; Media Cetak; Media Cetak; Media Online; -; Media Cetak; Media Online; -; -; Media Online; -; Media Cetak; ; Media Elektronik; Media Elektronik; -; Media Elektronik; Media Cetak; Media Online; Media Cetak; Media Elektronik;
Alasan indikator
Item didominasi langganan halaman, advertorial, halaman depan, galeri/liputan khusus, dan liputan media pada banyak outlet sekaligus. Pola ini lebih menyerupai belanja publikasi/promosi yang berpotensi tidak proporsional dibanding kebutuhan informasi internal, sehingga layak dinilai sebagai penggunaan anggaran yang tidak relevan atau berlebihan untuk fungsi layanan publik.