Dosir Paket · No. 63008037

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 84.840.000 (84.8Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 84.8Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 95% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Kutai Timur · Pemkab/Pemkot
Satker
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lokasi
Kalimantan Timur, Kutai Timur (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
Pengadaan Langsung
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); honorarium Staf Pengelola; Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
Spesifikasi
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar; Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar; Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar; Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar;
Alasan indikator
Item berupa honorarium pengelola keuangan diklasifikasikan sebagai pengadaan barang, padahal substansinya adalah belanja honorarium/kompensasi internal. Pengemasan honorarium sebagai pengadaan langsung 1 paket tidak selaras dengan sifat kebutuhannya dan berpotensi menutupi belanja administrasi rutin sebagai belanja pengadaan. Seluruh nilai patut dicermati sebagai potensi pemborosan karena output barang/jasa tidak tampak.