Pengadaan jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional

Ringkasan paket

Instansi: Provinsi Jawa Barat · Pemprov
Satker: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lokasi: Jawa Barat, Tasikmalaya (Kab.) | Jawa Barat, Cianjur (Kab.) | Jawa Barat, Ciamis (Kab.) | Jawa Barat, Sukabumi (Kab.) | Jawa Barat, Tasikmalaya (Kab.) | Jawa Barat, Tasikmalaya (Kab.)
Jenis pengadaan: Jasa Lainnya
Metode: Pengadaan Langsung
Pemilihan: January 2026
Sumber dana: APBD
Tahun dataset: 2026

Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Severity: Tinggi
Skor risiko: 5
Indikator aktif: 1
Potensi anomali: Ya
Outlier benchmark: Ya
Cakupan wilayah: 4 wilayah
UMKM: Ya
Lokasi kerja: Dalam negeri
Volume pekerjaan: 1 Paket
Uraian pekerjaan: Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional untuk kegiatan di CDKPWS
Spesifikasi: Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Spesifikasi : PPPK Paruh Waktu
Alasan indikator: Pengadaan jasa tenaga PPPK paruh waktu melalui mekanisme pengadaan barang/jasa tidak lazim karena kebutuhan pegawai pemerintah pada prinsipnya merupakan belanja kepegawaian, bukan paket pengadaan langsung jasa lainnya. Seluruh nilai paket berindikasi berpotensi tidak tepat klasifikasi dan perlu diuji dasar hukum, skema pembayaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan dan kepegawaian.