Dosir Paket · No. 63678470

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 8.733.000.000 (8.7M) APBD
Potensi pemborosan Rp 2.6M 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 100% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kota Medan · Pemkab/Pemkot
Satker
Sekretariat DPRD
Lokasi
Sumatera Utara, Medan (Kota)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
38.423 Kali, Paket
Uraian pekerjaan
Advetorial Media Cetak, Advetorial Media Online, Iklan Layanan Masyarakat DPRD, Pariwara Pokir Pimpinan Melalui Media Cetak, Pariwara Pokir Pimpinan Melalui Media Elektronik, Pemasangan Billboard Dalam Negeri (Komisi), Pemasangan Billboard Dalam Negeri (Pimpinan), Pemasangan Billboard Halaman Kantor, Pemasangan Videotron, Pembuatan Kliping Media Online, Pembuatan Kliping Surat Kabar Harian, Pembuatan Kliping Surat Kabar Mingguan, Publikasi Media Elektronik
Spesifikasi
Advetorial Media Cetak: 65 Kali, Advetorial Media Online: 90 Kali, Iklan Layanan Masyarakat DPRD: 4 Paket, Pariwara Pokir Pimpinan Melalui Media Cetak: 40 Kali, Pariwara Pokir Pimpinan Melalui Media Elektronik: 32 Kali, Pemasangan Billboard Dalam Negeri (Komisi): 16 Kali, Pemasangan Billboard Dalam Negeri (Pimpinan): 36 Kali, Pemasangan Billboard Halaman Kantor: 18 Kali, Pemasangan Videotron: 12 Kali, Pembuatan Kliping Media Online: 30360 Kali, Pembuatan Kliping Surat Kabar Harian: 4100 Kali, Pembuatan Kliping Surat Kabar Mingguan: 3600 Kali, Publikasi Media Elektronik: 50 Kali
Alasan indikator
Anggaran publikasi/advertorial sangat besar untuk kegiatan media, billboard, videotron, dan pariwara dengan volume sangat tinggi, termasuk promosi pokir pimpinan. Komposisi belanja ini berindikasi lebih mengarah pada pencitraan/eksposur kelembagaan daripada kebutuhan layanan publik yang esensial, sehingga layak dinilai berisiko tinggi menimbulkan pemborosan anggaran.