Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah )

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity

Tinggi

Skor risiko

5

Indikator aktif

1

Potensi anomali

Ya

Outlier benchmark

Ya

Cakupan wilayah

1 wilayah

UMKM

Ya

Lokasi kerja

Dalam negeri

Volume pekerjaan

1 Paket

Uraian pekerjaan

Sling Bag/ Tas Slempang; Tulisan Nama Bordir; Kacamata Hitam; Kaos Kaki Hitam Pdl; Sepatu PDL Biasa; Sepatu PDH; Baju Koko; Baju Tunik; Bendera; Dasi Hitam; Gasper Pdu; Hand Bag/ Tas Tangan; Hijab/ Kerudung; Blangkon Standar; Bros Hijab; Kain Batik; Kaos Kaki Hitam; Kaos oblong katun; Korpri Bordir; Sabuk Kulit; Sandal Flat; Sepatu Kulit Heels; Helm Motor; Tanda Jabatan;

Spesifikasi

Bahan Kulit Premium; Untuk KDH dan WKDH; Frame Fiber Lensa Kaca; bahan kain; Untuk Satpol PP/Damkar, Kulit; Upper: Kulit Sintetis berkualitas tinggi, Outsol: karet mentah sehingga tidak licin saat dipakai(anti slip), Jenis kulit: halus, Warna: hitam, Lapisan Dalam Busa Marimes menyerap keringat, Model Tali Ikat Depan; Bahan Halus; Bahan Katun, Sifon dan Brokat; 2 X 3 M; Lebar: 8 cm di bagian ujung. Panjang: 45-50 cm; bahan kulit, Untuk Satpol PP/Damkar; Bahan Kulit Premium; Bahan Sutra; Buah; Bahan Kuningan, premium; Kain Batik Tulis Grade Premium, handmade 260x115 cm; bahan kain; Combed 20S/ polos; Untuk KDH dan WKDH; Bahan Kulit Premium; Bahan Kulit, Spons dan Sintetik; Bahan Kulit Premium; Bahan dasar serat fiber dicampur resin, sistem cor, warna hijau, bagian dalam busa dilapisi kain satin menggunakan tali pengencang, sistem jepit, kaca pelindung fiber polycarbonat, logo pol pp, sistem embossed warna plating emas.; Pakaian Dinas Harian;

Alasan indikator

Pengadaan perlengkapan rumah tangga untuk wakil kepala daerah namun isi item didominasi aksesori dan perlengkapan pribadi/seremonial premium, termasuk tas, kacamata hitam, hand bag, hijab, bros, blangkon, helm, serta atribut dinas untuk pejabat. Komposisi ini kuat mengindikasikan belanja yang kurang relevan dengan kebutuhan operasional kantor dan berpotensi membebani anggaran publik secara tidak patut.