Dosir Paket · No. 64190620

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 620.540.000 (620.5Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 620.5Jt 1 indikator aktif
Severity Sangat tinggi 6 skor risiko
Benchmark 98% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Nunukan · Pemkab/Pemkot
Satker
SEKRETARIAT DPRD
Lokasi
Kalimantan Utara, Nunukan (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Sangat tinggi6 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Sangat tinggi
Skor risiko
6
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Belanja Pakaian Olahraga; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas; Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR); Belanja Pakaian Batik Tradisional; Pakian Batik Khas Daerah Anggota Dewan; Pakaian seragam Olah raga; Pin Perak Anggota DPRD; Pin Emas Anggota DPRD; PSH Anggota DPRD; Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD; Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota DPRD; Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD;
Spesifikasi
Belanja Pakaian Olahraga; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas; Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR); Belanja Pakaian Batik Tradisional; Pakian Batik Khas Daerah Anggota Dewan; Pakaian seragam Olah raga; Pin Perak Anggota DPRD; Pin Emas Anggota DPRD; PSH Anggota DPRD; Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD; Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota DPRD; Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD;
Alasan indikator
Pengadaan pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan/anggota DPRD memuat banyak jenis busana sekaligus serta pin perak dan pin emas, yang menimbulkan kesan fasilitas berlebihan dan berpotensi memicu kecemburuan publik. Kehadiran atribut logam mulia untuk pejabat publik merupakan indikasi kuat belanja yang tidak patut dibiayai APBD.