Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity

Tinggi

Skor risiko

5

Indikator aktif

1

Potensi anomali

Ya

Outlier benchmark

Ya

Cakupan wilayah

1 wilayah

UMKM

Ya

Lokasi kerja

Dalam negeri

Volume pekerjaan

1 Paket

Uraian pekerjaan

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS; SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS; BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DIKLAT); BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA); BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Pejabat Eselon IV/ Gol III, II dan I); BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Pejabat Eselon III/ Gol IV); BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II); BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD); BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (EKONOMI /PP); BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (EKONOMI /PP); BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (BISNIS /PP);

Spesifikasi

Pejabat Negara, Pejabat Daerah LUAR KOTA; Pejabat Eselon II LUAR KOTA; DKI Jakarta; DKI Jakarta; D.K.I Jakarta; D.K.I Jakarta; D.K.I Jakarta; D.K.I Jakarta; Malinau -Balikpapan; JAKARTA - BALIKPAPAN; JAKARTA - BALIKPAPAN;

Alasan indikator

Pengadaan perjalanan dinas untuk unsur DPRD dengan komponen uang representasi, penginapan, dan tiket pesawat termasuk kelas bisnis menunjukkan belanja yang berisiko tinggi tidak efisien. Adanya tiket bisnis untuk perjalanan dalam negeri dan dominasi komponen perjalanan pejabat menimbulkan indikasi kuat pemborosan anggaran yang layak diaudit lebih lanjut.