Dosir Paket · No. 64622516

Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas Pejabat

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 196.800.000 (196.8Jt) APBN - PNBP (D)
Potensi pemborosan Rp 196.8Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 85% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kementerian Perhubungan · K/L
Satker
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KUMAI
Lokasi
Kalimantan Tengah, Kotawaringin Barat (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
Dikecualikan
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBN - PNBP (D)
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Pembelian Tanah untuk Rumah Dinas Pejabat
Spesifikasi
Tanah untuk Rumah Dinas Pejabat dengan minimal luasan 120 m2
Alasan indikator
Pengadaan tanah khusus untuk rumah dinas pejabat berindikasi kurang sejalan dengan prioritas belanja publik yang esensial, terutama karena manfaatnya sempit bagi pejabat tertentu. Dari judul dan spesifikasi, item ini lebih menyerupai fasilitas perumahan jabatan daripada kebutuhan layanan publik langsung, sehingga patut dinilai sebagai belanja berisiko tidak efisien.