Dosir Paket · No. 64662735

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 1.344.900.000 (1.3M) APBD
Potensi pemborosan Rp 1.3M 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 100% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Ogan Ilir · Pemkab/Pemkot
Satker
Bagian Umum
Lokasi
Sumatera Selatan, Ogan Ilir (Kab.)
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Metode
Pengadaan Langsung
Pemilihan
January 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
Spesifikasi
BBM Kendaraan Eselon IIb yang berasal dari sewa; Biaya BBM Maksimal kendaraan dinas sewa Eselon IIIa; Operasional Double Gardan (Minyak, Service dan suku cadang); Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Roda 4 (Minyak, Service dan suku cadang); Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon II b (Minyak, Service dan suku cadang);
Alasan indikator
Anggaran pemeliharaan/operasional kendaraan dinas perorangan mencakup BBM kendaraan pejabat, termasuk kendaraan sewa untuk eselon, dengan nilai sangat besar dalam satu paket. Struktur belanja ini berisiko tidak efisien karena dominan menopang fasilitas kendaraan perorangan pejabat, bukan layanan publik langsung, sehingga patut dinilai sebagai penggunaan anggaran yang serius untuk dicermati.