Dosir Paket · No. 64841520

Biaya Transportasi/Tiket Dalam Daerah/Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dprd, Anggota Dprd) Ekonomi

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 36.000.000 (36.0Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 36.0Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 79% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Pegunungan Bintang · Pemkab/Pemkot
Satker
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Lokasi
Papua Pegunungan, Pegunungan Bintang (Kab.)
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Metode
Dikecualikan
Pemilihan
February 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmark

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Tidak
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
6 Orang
Uraian pekerjaan
Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah Luar Provinsi (Pejabat Struktural dan Staf); Biaya Penginapan Pejabat Struktural Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi Papua Pegunungan, Prov. Papua, Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah; Biaya Penginapan Pejabat Struktural Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi Papua Pegunungan, Prov. Papua, Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah; Biaya Penginapan Pejabat Struktural Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi Papua Pegunungan, Prov. Papua, Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah; Biaya Penginapan Pejabat Struktural Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi Papua Pegunungan, Prov. Papua, Prov. Papua Selatan, Prov. Papua Tengah; Biaya Transportasi/Tiket Dalam Daerah/Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dprd, Anggota Dprd) Ekonomi;
Spesifikasi
Oksibil - Wilayah Provinsi Papua Pegunungan #;
Alasan indikator
Item mencantumkan biaya perjalanan dan penginapan bagi pejabat negara seperti kepala daerah dan anggota DPRD pada unit perencanaan daerah. Dari judul dan uraian, pengadaan ini tampak lebih berorientasi pada fasilitasi perjalanan pejabat daripada kebutuhan langsung output teknis unit kerja, sehingga relevansi dan kepantasannya kuat untuk dipertanyakan.