Dosir Paket · No. 65209531

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 37.950.000 (38.0Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 38.0Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 84% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Tulungagung · Pemkab/Pemkot
Satker
DINAS PENDIDIKAN
Lokasi
Jawa Timur, Tulungagung (Kab.)
Jenis pengadaan
Barang
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
February 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan;
Spesifikasi
Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan; Uang Hadiah Perlombaan;
Alasan indikator
Pengadaan berupa uang hadiah perlombaan dibiayai melalui mekanisme belanja barang menunjukkan indikasi ketidaktepatan klasifikasi dan relevansi belanja. Tanpa rincian tujuan lomba, penerima, dan dasar program yang jelas, seluruh nilai belanja patut dicermati sebagai pengeluaran yang berpotensi tidak esensial terhadap fungsi layanan publik.