Dosir Paket · No. 65385223

Belanja Pakaian Batik Tradisional

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 39.900.000 (39.9Jt) APBD
Potensi pemborosan Rp 39.9Jt 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 81% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Luwu Timur · Pemkab/Pemkot
Satker
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
Lokasi
Sulawesi Selatan, Luwu Timur (Kab.)
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Metode
Pengadaan Langsung
Pemilihan
June 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Belanja Pakaian Batik Tradisional (Gubernur dan istri dan wakil gubenur dan istri Bupati lutim dan istri dan wakil bupati; 1 meter x 7 Org @Rp.1.500.000 Belanja Pakaian Batik Tradisional (Gubernur dan Istri, Wakil Gubernur dan Suami, Bupati Lutim dan Istri, Wakil Bupati Lutim Sekda ketua DPR, kadis dagkop kapolres dan ketua kajari Dll); 3 meter x 28 org @Rp.350.000
Spesifikasi
Jahit kain batik Jakarta Taylor (Gubernur dan Istri, Wakil Gubernur dan Suami, Bupati Lutim dan Istri, (Wakil Bupati Lutim); bahan kain katun atau sutra motif tardisional (contoh parang kawung atau mega mandung) warna alami indigo, sogo, atau kunyit kualitas disesuaikan dengan standar halus tebal Kain batik (Gubernur dan istri, wakil Gubernur dan suami, Bupati lutim dan istri, Wakil Bupati Lutim, Sekda, Ketua DPR, Wakil Ketua 1 & 1, Kapolres,kajari, Ketua pengadilan, Kemenag, Pabung, Dandim, Kadis Kop Prov, Kadis Dagkop, Sekdis Dagkop); bahan kain katun atau sutra motif tardisional (contoh parang kawung atau mega mandung) warna alami indigo, sogo, atau kunyit kualitas disesuaikan dengan standar halus tebal
Alasan indikator
Pengadaan pakaian batik tradisional untuk banyak pejabat lintas jabatan beserta pasangan, termasuk pihak di luar kebutuhan operasional langsung, berindikasi lebih bersifat seremonial/personal daripada kebutuhan layanan publik. Cakupan penerima yang luas dan mencakup pasangan pejabat membuat belanja ini patut dinilai tidak relevan secara kuat terhadap fungsi utama perangkat daerah.