Dosir Paket · No. 65500392

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 12.884.078.000 (12.9M) APBD
Potensi pemborosan Rp 12.9M 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 100% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Kab. Kutai Timur · Pemkab/Pemkot
Satker
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lokasi
Kalimantan Timur, Kutai Timur (Kab.)
Jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
Metode
Pengadaan Langsung
Pemilihan
March 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Paket
Uraian pekerjaan
Kegiatan yang Tidak Terbayarkan dan Pemberian Kesempatan Tahun Anggaran 2020,2023 dan 2024; Kegiatan yang Tidak Terbayarkan dan Pemberian Kesempatan Tahun Anggaran 2020,2023 dan 2024; Kegiatan yang Tidak Terbayarkan dan Pemberian Kesempatan Tahun Anggaran 2020,2023 dan 2024; Kegiatan yang Tidak Terbayarkan dan Pemberian Kesempatan Tahun Anggaran 2020,2023 dan 2024;
Spesifikasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Kapolda Kalimantan Timur (CK); Lanjutan Pembangunan Sarana & prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur (CK); Pembangunan Asrama Polsek Muara Wahau (CK); Pembangunan Sarana dan Prasarana Mako, Sport Center & Pelayanan Polres Kutai Timur (CK);
Alasan indikator
Indikasi kuat ketidakpatutan karena belanja konstruksi oleh dinas pekerjaan umum daerah digunakan untuk pembangunan/lanjutan fasilitas rumah dinas dan sarana prasarana institusi vertikal/aparat penegak hukum, termasuk rumah dinas, kantor kejaksaan, asrama, mako, dan sport center. Judul juga menunjukkan pembayaran kegiatan lintas tahun yang sebelumnya tidak terbayarkan, sehingga seluruh nilai patut dicermati sebagai potensi pemborosan/ketidaktepatan penggunaan APBD.