Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity

Sedang

Skor risiko

4

Indikator aktif

1

Potensi anomali

Ya

Outlier benchmark

Ya

Cakupan wilayah

1 wilayah

UMKM

Ya

Lokasi kerja

Dalam negeri

Volume pekerjaan

1 Paket

Uraian pekerjaan

BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN (Media Online)

Spesifikasi

Ruang lingkup belanja iklan banner media online dibagi ke dalam tiga kluster berdasarkan pengelola perusahaannya, yaitu Kluster 1, Kluster 2, dan Kluster 3, yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik dan segmentasi media yang akan digunakan. CLUSTER I kriteria : 1. Memiliki Legal Formal Pers, Perseroan Terbatas (PT), berupa: Akta Perusahaan (Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili, NPWP, SIUP/NIB, TDP, dan Izin Teknis lain yang dikeluarkan oleh institusi/lembaga Pers). Sesuai amanah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2. Telah terdaftar sebagai penyedia jasa lainnya di aplikasi SPSE LPSE milik Pemerintah, Diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Media online harus terdaftar dan/atau menjadi anggota salah satu asosiasi media pers yang diakui secara nasional, seperti asosiasi perusahaan pers atau asosiasi media siber, yang dibuktikan dengan surat keanggotaan yang masih berlaku. 4. Media online wajib memiliki struktur kepengurusan redaksi yang jelas, profesional, dan terdokumentasi, dengan ketentuan sebagai beriku : a. Terdapat pembagian jenjang wartawan yang meliputi Wartawan Utama, Wartawan Madya, dan Wartawan Muda. b. Wartawan Utama berkedudukan sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred/Pimred) dan bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan redaksional serta konten pemberitaan. c. Wartawan Madya berkedudukan sebagai Redaktur/Koordinator Liputan, bertugas mengoordinasikan peliputan, melakukan penyuntingan naskah, serta memastikan kualitas dan akurasi berita. d. Wartawan Muda berkedudukan sebagai Reporter/Wartawan, bertugas melakukan peliputan, penulisan berita, dan pengumpulan data di lapangan. 5. Media online wajib memiliki dan mengelola akun media sosial resmi yang aktif, meliputi Instagram, YouTube, dan Facebook, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Akun media sosial dikelola secara resmi oleh media yang bersangkutan dan mencantumkan identitas media secara jelas. b. Media sosial tersebut aktif melakukan publikasi konten jurnalistik dan/atau informasi kelembagaan secara konsisten selama paling singkat 1 (satu) tahun terakhir, yang dapat dibuktikan melalui riwayat unggahan. c. Media sosial digunakan sebagai sarana pendukung diseminasi informasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Makassar. 6. Penyedia bersedia menandatangani Pakta Integritas (bila telah berkontrak). CLUSTER 2 kriteria : Memenuhi prasyarat yang dipersyaratkan Cluster I (angka 1 s/d 5) Terdaftar di Dewan Pers dengan melampirkan bukti pendaftaran dari Dewan Pers (status: terverifikasi administrasi), dan dapat di cek di: https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers Penyedia bersedia menandatangani Pakta Integritas (bila telah berkontrak). CLUSTER 3 kriteria : Memenuhi prasyarat yang dipersyaratkan Cluster I (angka 1 s/d 5) Telah terverifikasi Administrasi dan Faktual dari Dewan Pers (dibuktikan dengan Sertifikat yang masih berlaku), dan dapat di cek di: https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers Penyedia bersedia menandatangani Pakta Integritas (bila telah berkontrak)

Alasan indikator

Dataset tidak menyertakan alasan spesifik.