Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Ringkasan paket

Instansi: Kota Palu · Pemkab/Pemkot
Satker: Sekretariat DPRD
Lokasi: Sulawesi Tengah, Palu (Kota)
Jenis pengadaan: Jasa Lainnya
Metode: E-Purchasing
Pemilihan: January 2026
Sumber dana: APBD
Tahun dataset: 2026

Severity Sangat tinggi6 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity: Sangat tinggi
Skor risiko: 6
Indikator aktif: 1
Potensi anomali: Ya
Outlier benchmark: Ya
Cakupan wilayah: 1 wilayah
UMKM: Ya
Lokasi kerja: Dalam negeri
Volume pekerjaan: 1 Paket
Uraian pekerjaan: Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH); Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH); Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR); Belanja Pakaian Adat Daerah; Belanja Pakaian Batik Tradisional; Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD; Pakaian Sipil Harian (PSH); Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Sipil Resmi (PSR); Pakaian Adat Daerah; Pakaian Adat Daerah; Pakaian Batik Tradisional;
Spesifikasi: PIN EMAS; Pakaian Sipil Harian (PSH); Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/ Jas-Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua/Wakil Ketua DPR; Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Sipil Resmi (PSR); Sampolu; Pakaian Batik Tradisional; PIN EMAS; Pakaian Sipil Harian (PSH); Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/ Jas-Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua/Wakil Ketua DPR; Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Sipil Resmi (PSR); Sampolu; Siga/Pasang/Ikat; Pakaian Batik Tradisional;
Alasan indikator: Pengadaan atribut dan pakaian dinas bagi pimpinan/anggota DPRD memuat komponen pin emas, yang merupakan simbolik/mewah dan berisiko kuat tidak proporsional untuk dibiayai APBD. Kehadiran item bernilai prestise tersebut menimbulkan kesan penggunaan dana publik yang tidak patut sehingga seluruh paket layak dipandang sebagai potensi pemborosan tinggi.