Dosir Paket · No. 66133691

Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 4.795.000.000 (4.8M) APBD

Potensi pemborosan Rp 4.8M 1 indikator aktif

Severity Sangat tinggi 6 skor risiko

Benchmark 100% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Severity Sangat tinggi6 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Severity: Sangat tinggi
Skor risiko: 6
Indikator aktif: 1
Potensi anomali: Ya
Outlier benchmark: Ya
Cakupan wilayah: 1 wilayah
UMKM: Ya
Lokasi kerja: Dalam negeri
Volume pekerjaan: 1 Tahun
Uraian pekerjaan: [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Bupati : 2 Tahun x Rp870.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Ibu Bupati : 1 Tahun x Rp330.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Ibu Wakil Bupati : 1 Tahun x Rp235.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Wakil Bupati : 1 Tahun x Rp635.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Operasional Bupati : 1 x Tahun Rp200.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Operasional Wakil Bupati : 1 Tahun x Rp185.000.000, 1 Tahun x Rp200.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Operasional : 1 Tahun x Rp635.000.000, [ - ] Sewa Kendaraan Dinas Tamu Khusus : 1 Tahun x Rp259.000.000, 1 Tahun x Rp376.000.000,
Spesifikasi: -
Alasan indikator: Anggaran sewa kendaraan dinas perorangan dan operasional untuk kepala daerah, pasangan, wakil, serta tamu khusus sangat besar dan mencakup banyak unit dengan nilai ratusan juta per tahun per kendaraan. Pola ini memberi indikasi kuat pengeluaran yang berlebihan dan berpotensi memicu kesan penggunaan APBD secara tidak patut untuk fasilitas pejabat.