Dosir Paket · No. 66757247

Pekerjaan Pematangan Perumahan Kejaksaan Tinggi Tahap III

Detail paket ini adalah temuan berbantuan AI dan benchmark awal. Gunakan sebagai bahan tinjauan, bukan kesimpulan pelanggaran.

Pagu Rp 3.400.000.000 (3.4M) APBD
Potensi pemborosan Rp 3.4M 1 indikator aktif
Severity Tinggi 5 skor risiko
Benchmark 85% Perlu ditinjau

Ringkasan paket

Instansi
Provinsi Kalimantan Utara · Pemprov
Satker
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lokasi
Kalimantan Utara, Bulungan (Kab.)
Jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
Metode
E-Purchasing
Pemilihan
April 2026
Sumber dana
APBD
Tahun dataset
2026
Severity Tinggi5 skor risiko1 indikator aktifPotensi anomaliOutlier benchmarkUMKM

Rincian pekerjaan dan analisis

Severity
Tinggi
Skor risiko
5
Indikator aktif
1
Potensi anomali
Ya
Outlier benchmark
Ya
Cakupan wilayah
1 wilayah
UMKM
Ya
Lokasi kerja
Dalam negeri
Volume pekerjaan
1 Kegiatan
Uraian pekerjaan
Pekerjaan ini bertujuan untuk menyiapkan lahan agar siap digunakan sebagai kawasan perumahan Kejaksaan Tinggi yang aman, tertata, dan memenuhi persyaratan teknis pembangunan, melalui kegiatan pembersihan lahan, pengukuran, pekerjaan tanah, pembentukan elevasi, sistem drainase, akses jalan lingkungan awal, serta pekerjaan pendukung lainnya.
Spesifikasi
Pekerjaan PersiapanPekerjaan Pengukuran dan PematokanPekerjaan Pembersihan Lahan (Land Clearing)Pekerjaan Pengupasan Tanah Humus (Stripping Top Soil)Pekerjaan Galian TanahPekerjaan Timbunan Tanah / UruganPekerjaan Pemadatan TanahPekerjaan Pembentukan Elevasi dan Grading LahanPekerjaan Drainase KawasanPekerjaan Jalan Akses / Jalan Lingkungan AwalPekerjaan Pengendalian Air / DewateringPekerjaan Proteksi Lereng / TimbunanPekerjaan Utilitas Dasar (Bila Termasuk)Pekerjaan Akhir dan Pembersihan
Alasan indikator
Penggunaan APBD untuk pematangan kawasan perumahan bagi institusi vertikal penegak hukum terindikasi kurang selaras dengan prioritas layanan publik daerah. Dari judul dan uraian, manfaatnya tampak spesifik untuk perumahan instansi, bukan infrastruktur publik umum, sehingga seluruh nilai pengadaan layak dicermati sebagai potensi pemborosan.